INFONITAS.CO.ID - Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran pendidikan yang mencapai Rp1.9 triliun atau hampir 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Evaluasi ini dianggap penting agar penggunaan anggaran yang sangat besar itu benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto, menilai bahwa masih banyak aspek pendidikan yang belum tertangani dengan baik, termasuk masalah fasilitas sekolah dan kekurangan tenaga pendidik.
“Dengan alokasi anggaran sebesar itu, harusnya tidak ada lagi keluhan soal sarana-prasarana sekolah yang tidak layak atau ruang kelas yang rusak. Tapi kenyataannya masih banyak laporan yang masuk soal ini,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi pada Kamis (22/5/2025).
Ia juga menyoroti persoalan kurangnya tenaga pendidik, terutama di tingkat SD dan SMP negeri, yang hingga kini belum mendapatkan solusi konkret. Kekurangan guru ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan beban kerja guru yang sudah ada.
“Masalah kekurangan guru harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada sekolah yang harus menunda pelajaran karena tidak ada tenaga pengajarnya. Ini ironis di tengah anggaran pendidikan yang begitu fantastis,” tegas Bambang.
Selain itu, Bambang menekankan perlunya pembenahan manajemen pendidikan, termasuk pemilihan kepala dinas pendidikan yang berkompeten. Ia menegaskan bahwa posisi strategis seperti itu harus diisi oleh sosok profesional yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta pemahaman mendalam mengenai tata kelola pendidikan.
“Kami terus menerima laporan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan dan lemahnya pengelolaan pendidikan. Dinas Pendidikan perlu dipimpin oleh orang yang benar-benar paham dunia pendidikan, bukan hanya sekadar jabatan,” lanjutnya.
Komisi IV menilai bahwa reformasi sektor pendidikan di Kota Bekasi menjadi keharusan, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga kebijakan, SDM, dan perencanaan jangka panjang.
Mereka berharap ada keterbukaan dan keseriusan dari Dinas Pendidikan dalam merespons persoalan-persoalan ini secara cepat dan menyeluruh.
(Red)
